KUTACANE – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap motif sebenarnya di balik pelarian massal puluhan narapidana (napi) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, pada Senin (10/3/2025).
Tgk Muhar menegaskan, investigasi harus mencakup tiga aspek krusial, yakni kebutuhan napi yang tidak terpenuhi, dugaan penyimpangan anggaran, dan potensi kelalaian petugas.
“Ini tidak bisa dilihat sekadar sebagai pelarian biasa. Kami minta aparat menelisik akar masalahnya, apakah ada pengabaian hak-hak dasar warga binaan, kelemahan sistem pengamanan, atau adanya dugaan penyimpangan dana seperti laporan aktivis lokal setempat. Semua harus dijawab tuntas,” tegas Muharuddin, Selasa (11/3/2025).
Tgk Muharuddin menegaskan bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada pencarian napi buron semata.
“Aparat harus mengungkap apakah pelarian ini murni karena kelalaian petugas, atau ada faktor struktural atau pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan,” tegasnya.
Diaa menekankan, tuntutan bilik asmara yang diungkap Kalapas harus menjadi perhatian serius.
“Ini indikator bahwa kebutuhan dasar napi diabaikan. Jika fasilitas layak tersedia, mungkin pelarian bisa dicegah,” ujarnya.
Muharuddin juga meminta evaluasi sistem pengamanan Lapas, termasuk penambahan jumlah petugas dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
“Jangan sampai kejadian ini terulang karena ketidaksiapan kita,” imbuhnya.
