DPR Aceh: Atasi Darurat Lapangan Kerja, dengan Gerakan Buka Peluang Kerja

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi SE menyatakan, untuk mengatasi kondisi Aceh yang sudah tergolong darurat lapangan kerja untuk lulusan SMK, diploma I, II, III, VI, S1, S2 dan S3, perlu ada satu gerakan yang dinamakan buka lapangan kerja.

“Gerakan buka lapangan kerja ini, harus dimulai dari hulu sampai hilir, terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Politisi Partai Demokrat asal Pidie, Minggu (2/6/2024).

Sektor-sektor usaha yang telah berjalan, seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan industri, jasa transportasi, pergudangan, jasa, telekomunikasi, Listrik, pertambangan dan lainnya, kata Dalimi, volume kegiatan terus ditingkatkan, sehingga usaha tersebut, bisa menambah peluang kerja bagi lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.

Salah satu cara untuk meningkatkan volume usaha di sektor usaha tersebut di atas, kata Dalimi, peran dunia perbankan, bersama OJK, BI, Kadin dan asosiasi dunia usaha, yang ada di Aceh, disinergikan untuk menciptakan satu gerakan usaha, penciptaan lapangan kerja baru, di berbagai usaha tersebut di atas. Misalnya di sektor usaha pertanian.

Empat tahun lalu, ungkap Dalimi, untuk mengatasi kenaikan harga bawang merah dan cabai merah, di Pidie, Pijay dan daerah Aceh lainnya, sejumlah pejabat perbankan, BI, Perwakilan Kemenkeu di Aceh bersama beberapa orang pengusaha di Pidie membentuk Konsorsium Bawang Merah Pidie.

Gerakan pembentukan Konsorsium Bawang Merah Pidie itu, kata Dalimi, telah memotivasi semangat petani padi di Kecamatan Simpang Tiga, Grong-Grong, Meuredu, Bate, dan kecamatan lainnya di Pidie Jaya, senang tanam bawang merah.

Saat ini, ungkap Dalimi, mereka sudah menyukai dan mencintai tanam bawang merah sebagai tanaman pokok dan tanaman cabai merah, sebagai tanaman tumpang sarinya.

Itu artinya, kata Dalimi, gerakan menanam bawang merah sebagai tanaman pokok dan cabai merah sebagai tanaman tumpang sari, yang dilakukan Konsorsium Bawang Merah Pidie, dibawah komando Zakarya A Gani, sudah membantu penciptaan lapangan kerja baru bagi anak muda milenial di bidang usaha tanam bawang.

Dampak positif dari gerakan tanam bawang merah tersebut, ungkap Dalimi, pada saat panen bawang merah di Pidie dan Pijay, harga eceran di pasar jadi normal berkisar Rp25.000 – Rp30.000/Kg, sepanjang tahun 2022-2023.

Pada awal tahun 2024 ini, kenapa harga bawang merah terus bergerak naik mencapai angka Rp50.000 –Rp60.000/Kg, karena stok bawang merah petani Pidie, sudah habis dan baru tanam kembali bulan April dan Mei 2024 lalu. Pada bulan Juni ini, akan kembali panen.

Harga bawang merah, sebut Dalimi, bakal kembali normal, setelah patani bawang merah di Pidie panen, pada harga Rp25.000-Rp30.000/Kg. Kemudian, jumlah areal tanam bawang merah petani di Pidie mencapai ratusan hektar.

Gerakan penciptaan lapangan kerja baru seperti yang dilakukan oleh Konsorsium Bawang Merah Pidie itu, kata Dalimi, perlu ditiru dan dilakukan oleh para Pengurus Kadin Kabupaten/Kota di Aceh, bersama para asosiasi dunia usaha setempat, pemerintah, DPRK, dan stake holder lainnya, untuk membuka lapangan kerja baru pada sektor usaha peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan industri, jasa dan lainnya.

Masing-masing daerah, kata Dalimi, menampilkan satu atau dua komoditi pertanian dan perkebunannya, untuk ditanam dalam sekala besar, sehingga bisa menyerap lulusan perguruan tinggi di bidang pertanian.

Jadi, kata Dalimi, jika di semua daerah Pengurus Kadin, dunia perbankan, pemda, dinas teknisnya, bergerak serentak dari hulu sampai hilir, untuk membuka usaha dan penciptaan lapangan kerja baru, maka angka pengangguran terbuka lulusan diploma I, II, III, IV, S1.S2,dan S3, bisa terserap dan akan menurun.

“Tanggung jawab untuk menurunkan angka pengangguran terbuka di Aceh yang masih berada di atas 5 persen lebih itu, bukan hanya tugas Gubernur Aceh, DPRA, Kadin Aceh, tapi Bupati/Walikota, DPRK, bersama dunia perbankan, lembaga pendidikan, Pengurus Kadin, Pengurus Asosiasi, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Tugas DPRA, kata Dalimi, ada tiga, yaitu buat regulasi/aturan, pengawasan dan pengesahan anggaran. Gerakan kegiatan usaha, untuk menciptakan lapangan kerja baru, jangan menunggu anggaran dari pemerintah, baru bisa jalan.

“Cari sumber dana swadaya dan gotong royong, seperti yang dilakukan Konsorsium Bawang Merah Pidie. Mereka turun kan dana secara patungan dan bergotong royong, kemudian buat program dan konsep tanam bawang merah. Kalau rugi, tidak boleh menyerah dan harus kembali bangkit, sampai petani milenial bisa mandiri,” ujar Wakil Ketua DPRA itu.

“Petani bawang merah di Kecamatan Simpang Tiga, Grong-Grong, Mereudue, Bate, Kabupaten Pidie, setelah mereka menikmati hasil positif tanam bawang, saat ini tanpa bantuan dari pemerintah, petaninya tetap tanam bawang merah melalui program KUR Bank Aceh Syariah dan KUR BSI, atau sumber dana murah lainnya,” tutur Dalimi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *